Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang masa jabatan kepala desa. Aturan ini menimbulkan banyak perbincangan di kalangan masyarakat, terutama para kepala desa. Bagaimana tidak, aturan ini berpotensi mengubah dinamika kepemimpinan di desa-desa. Apa saja aturan baru tersebut dan bagaimana dampaknya? Simak ulasan berikut.
Aturan Masa Jabatan Kepala Desa Terbaru
Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu aturan baru tentang masa jabatan kepala desa. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengisian Kepala Desa Kosong. Berikut ini beberapa poin penting aturan tersebut:
1. Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang
Aturan baru ini memperpanjang masa jabatan kepala desa dari semula enam tahun menjadi tujuh tahun. Jadi, setiap kepala desa yang terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020 akan menjabat selama tujuh tahun. Aturan ini berlaku untuk seluruh kepala desa di Indonesia.
2. Pengangkatan Kepala Desa Baru
Aturan baru ini juga menetapkan cara pengangkatan kepala desa yang baru. Jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa, maka proses pengisian jabatan tersebut harus selesai dalam waktu paling lama enam bulan. Jika dalam waktu tersebut tidak terpilih kepala desa baru, maka tugas pengisian jabatan akan diserahkan kepada Bupati/Walikota.
3. Pemberhentian Kepala Desa
Aturan baru ini juga menetapkan beberapa alasan untuk pemberhentian sementara atau definitif kepala desa. Beberapa alasan tersebut antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, pemecatan, dan pemberhentian karena kebijakan mutasi atau promosi. Selain itu, aturan ini juga menetapkan mekanisme pelaksanaan pemberhentian kepala desa, mulai dari surat pemberitahuan hingga pengangkatan Plt. Kepala Desa.
4. Batas Usia Kepala Desa
Aturan baru ini juga menetapkan batas usia kepala desa yang memasuki masa pensiun. Kepala desa yang sudah mencapai usia 60 tahun tidak dapat mengikuti Pilkades lagi. Namun, jika masih ada sisa masa jabatan, maka kepala desa tersebut dapat menyelesaikan masa jabatannya.
Dampak Aturan Baru Masa Jabatan Kepala Desa
Aturan baru tentang masa jabatan kepala desa ini menimbulkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Berikut ini beberapa dampaknya:
1. Kepala Desa Lebih Lama Berkuasa
Dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa, maka kepala desa memiliki waktu yang lebih lama untuk memimpin desa. Hal ini tentu berdampak pada kontinuitas kepemimpinan dan pembangunan desa. Kepala desa yang memiliki waktu yang lebih lama akan lebih mudah untuk mengeksekusi program-program pembangunan desa yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Penghematan Anggaran
Dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa, maka anggaran yang dikeluarkan untuk Pilkades akan berkurang. Sebab, Pilkades akan dilakukan satu kali dalam tujuh tahun. Hal ini tentu berdampak pada efisiensi anggaran yang dapat dialokasikan untuk pembangunan desa.
3. Kontestasi Pilkades yang Lebih Rendah
Dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa, maka kontestasi Pilkades akan lebih rendah. Hal ini dikarenakan waktu yang lebih lama untuk menjabat membuat kepala desa memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mempengaruhi masyarakat. Sehingga, calon kepala desa baru akan kesulitan untuk mengalahkan petahana.
4. Kurangnya Regenerasi Kepemimpinan
Dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa, maka proses regenerasi kepemimpinan di tingkat desa akan terhambat. Hal ini dikarenakan kepala desa yang sudah lama menjabat memiliki pengaruh yang besar di desa dan sulit untuk digantikan. Sehingga, generasi muda yang memiliki potensi kepemimpinan akan kesulitan untuk masuk ke dalam lingkaran kepemimpinan desa.
Kesimpulan
Aturan baru tentang masa jabatan kepala desa ini menimbulkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa, maka kepala desa memiliki waktu yang lebih lama untuk memimpin desa dan mengimplementasikan program pembangunan. Namun, dampak negatifnya adalah kurangnya regenerasi kepemimpinan dan meningkatnya kesulitan dalam kontestasi Pilkades. Sebagai masyarakat, kita harus memahami aturan baru ini dan mengevaluasi dampaknya secara bijak.
